APBD 2027 Diproyeksi Turun, DPRD Bontang Ajak Pemuda Kawal Aspirasi DBH

BONTANG – DPRD Kota Bontang menilai organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah, menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada 2027 akibat berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ajakan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kepemudaan. DPRD berharap kalangan pemuda tidak hanya aktif dalam isu sosial, tetapi juga turut mengawal kebijakan yang berdampak langsung terhadap masa depan pembangunan daerah.

Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan Bontang selama ini menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor migas, pupuk, dan industri. Namun, menurutnya, besaran DBH yang diterima belum sebanding dengan kontribusi tersebut.

Ia menilai dukungan masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, diperlukan agar aspirasi daerah memiliki daya dorong yang lebih kuat di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, jika alokasi DBH tidak dievaluasi, kemampuan fiskal Bontang akan semakin terbatas.

“Kalau semua elemen daerah bersatu menyampaikan aspirasi, saya yakin perhatian pemerintah pusat terhadap DBH Bontang akan lebih besar. Ini bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPRD Bontang, Suharno, juga berpandangan bahwa pemuda dapat menjadi kekuatan moral dalam memperjuangkan hak daerah. Ia mengingatkan bahwa penurunan pendapatan daerah berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin semua pihak ikut peduli karena dampaknya akan dirasakan bersama. Semakin kuat dukungan masyarakat, semakin besar peluang tuntutan ini mendapat perhatian,” katanya.

Merespons ajakan tersebut, Ketua KNPI Bontang, Indra Wijaya, menyatakan organisasi kepemudaan siap berpartisipasi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat apabila difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Ia menilai perjuangan memperoleh porsi DBH yang lebih adil merupakan kepentingan bersama demi keberlanjutan pembangunan Kota Bontang.

Sebagai informasi, APBD Kota Bontang pada 2027 diproyeksikan hanya sekitar Rp1,7 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3 triliun. Penurunan itu disebut dipengaruhi berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.(Adv)