TEKAPEKALTIM — Dalam Rangka Pelaksanaan Kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Deteksi Dini.
Dalam rakor ini Kesbangpol mengundang Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Kaltim serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Aston Lantai 17, Selasa (14/11).
Kepala Bidang (Kabid) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Ratna menuturkan deteksi dini pencegahan konflik perlu dilaksanakan antar pemangku kebijakan.
Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kejadian konflik yang lebih besar. Selain itu, mampu meningkatkan koordinasi antar stakeholder yang ada di masyarakat.
Dijelaskannya ada beberapa permasalahan di kabupaten/kota, salah satunya klaim lahan dari salah satu perusahaan di Kota Bontang. Untuk permasalahan di daerah tersebut, Kesbangpol Kaltim telah melakukan beberapa upaya, yaitu monitoring ke Kesbangpol Kota Bontang.
“Pemkot Bontang juga telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pemerintah Kota Bontang menindaklanjuti dengan pertemuan Ke Pemerintah Kabupaten Kukar terkait permasalahan tersebut,” papar Ratna.
Dia juga mengungkapkan, di Kabupaten Kutai Kertanegara yakni perkembangan kegiatan perambahan hutan di Taman Hutan Bukit Soeharto. Beberapa potensi permasalahan juga ditemukan oleh Pemprov Kaltim ditengah tahun tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Salah satunya beredar Logo Pemerintah Provinsi Kaltim yang digunakan untuk mendukung salah satu calon Presiden (Capres) di media sosial yakni twitter.
“Untuk itu dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan rencana aksi untuk tindak lanjut,” imbuhnya. (Agu/adv/diskominfokaltim)
Komentar