Ketimpangan Pendidikan Mengintai di Balik Program Unggulan, DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah

TEKAPEKALTIM – Di tengah geliat program pendidikan gratis dan pendirian berbagai sekolah unggulan, muncul kekhawatiran baru yang tidak bisa diabaikan: potensi ketimpangan kualitas antara sekolah-sekolah elit dan sekolah reguler. Hal ini menjadi perhatian serius kalangan DPRD Kalimantan Timur.

Pemerintah daerah memang tengah mendorong kebijakan pendidikan yang lebih progresif mulai dari penghapusan biaya sekolah hingga pembangunan sekolah berbasis keahlian khusus.

Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, apakah kebijakan ini sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, arah pembangunan pendidikan tidak boleh terjebak pada pendekatan simbolik. Sekolah unggulan, menurutnya, hanya menjadi solusi bagi sebagian kecil siswa jika tidak diimbangi dengan pembenahan menyeluruh pada sekolah reguler.

“Pendidikan bukan tentang mencetak segelintir siswa berprestasi di satu-dua sekolah, tapi bagaimana memastikan semua anak, di sekolah mana pun, punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak cukup hanya fokus pada biaya atau branding sekolah. Yang lebih penting adalah menyiapkan sistem yang inklusif dari jenjang dasar hingga menengah dengan fasilitas, tenaga pendidik, dan metode pengajaran yang setara.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang dilabeli sebagai ‘unggulan’ cenderung mendapatkan perhatian lebih dari segi anggaran maupun fasilitas.

Sebaliknya, sekolah reguler sering kali tertinggal, baik dalam hal sarana pembelajaran, program pengembangan, hingga akses pelatihan bagi guru.

“Kalau kita biarkan ini berjalan terus, kita bukan sedang membangun pendidikan, tapi menciptakan ketidakadilan baru di ruang kelas,” ungkapnya.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan secara menyeluruh. Pembangunan SDM tidak bisa dicapai hanya dengan mendirikan gedung-gedung baru berlabel unggulan. Yang dibutuhkan adalah transformasi sistem yang menjangkau semua sekolah dan semua siswa.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan klasifikasi pendidikan berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan jangka panjang.

Misalnya, sekolah-sekolah di kawasan industri bisa diarahkan untuk fokus pada vokasi, sementara daerah agraris diberi penguatan di sektor pertanian dan lingkungan.

Di tengah era persaingan global dan perkembangan teknologi, Kalimantan Timur membutuhkan SDM yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga merata dalam kualitas dan tersebar di seluruh wilayah.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita tidak merancangnya secara adil hari ini, maka kita akan membayar mahal ketimpangannya di masa depan,” pungkasnya. (ADV DPRD KALTIM/Raf)