Minimnya Kepatuhan Pajak Dinilai Hambat Kemandirian Fiskal Kaltim

TEKAPEKALTIM – Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi sorotan tajam Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi.

Ia menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada pemasukan daerah, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan kemandirian fiskal di Kaltim.

Subandi menilai, masih banyak warga yang menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Padahal, dana dari sektor pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, merupakan salah satu tulang punggung pendanaan berbagai kebutuhan publik mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Ketika masyarakat lalai dalam menunaikan kewajiban pajak, yang terdampak bukan hanya laporan keuangan pemerintah, tapi juga kualitas hidup kita semua,” ujarnya.

Ia menyayangkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran strategis pajak dalam pembangunan masih minim. Subandi menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi hasil dari kerja bersama antara negara dan warga.

Menurutnya, perubahan cara pandang terhadap pajak perlu terus didorong. Masyarakat harus melihat pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah, bukan semata-mata kewajiban administratif.

Lebih jauh, Subandi juga menyoroti perlunya perbaikan di sisi pemerintah. Edukasi publik harus diperkuat, disertai peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Ia menilai kepercayaan publik akan tumbuh jika warga merasa yakin bahwa uang yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan umum.

“Kalau masyarakat melihat hasil dari pajaknya secara nyata, maka kesadaran untuk membayar akan tumbuh dengan sendirinya,” tuturnya.

subandi Subandi optimis, jika kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, maka Kaltim memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Menurutnya, ini adalah langkah penting menuju otonomi daerah yang lebih kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. *Raf (ADV DPRD KALTIM)