9 Dapur MBG di Bontang Dihentikan Sementara, Neni: Ikuti Aturan Pusat Sambil Perbaikan

Bontang — Operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di Kota Bontang, kebijakan tersebut berdampak pada sembilan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus berhenti beroperasi.

Penghentian ini dipicu karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah dapur belum memenuhi standar yang ditetapkan. Akibatnya, sekitar 13.000 penerima manfaat di Bontang untuk sementara tidak mendapatkan layanan makanan bergizi selama dua pekan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai penghentian sementara tersebut sebagai langkah yang dapat dimaklumi demi perbaikan fasilitas.

“Bagus saja distop selama 2 minggu sambil diperbaiki,” ucap Neni saat ditemui awak media, Selasa 7 April 2026.

Meski demikian, ia mengakui kondisi ini berdampak pada ribuan pelajar yang sebelumnya menerima manfaat dari program tersebut.

“Tapi ya ada 13.000 yang tidak dapat makanan,” tukasnya.

Neni juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

“Enggak apa-apa, mau diapain aturannya dari pusat, bukan aturan pemerintah kota. Kita ikut sajalah,” tukasnya.

Sebelumnya, persoalan standar dapur ini sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat meresmikan dapur MBG di Bontang Lestari beberapa waktu lalu, Neni mengungkapkan bahwa dari total 19 dapur yang ada, hanya sebagian kecil yang telah memenuhi standar.

“Bunda dapat informasi dari 19 dapur baru dua yang memenuhi standar,” ungkap Neni saat meresmikan SPPG Bontang Lestari, Senin 30 Maret 2026.

Ia pun telah mengingatkan agar dapur-dapur yang belum memenuhi ketentuan segera melakukan pembenahan. Bahkan saat itu, ia berharap operasional tetap berjalan sembari perbaikan dilakukan.

“Saya mohon jangan disuspen ya, tetap jalan ya karena sudah modalnya banyak, tetap jalan sambil tetap diperbaiki,” harapnya.

Namun dengan adanya kebijakan penghentian sementara ini, perbaikan fasilitas menjadi prioritas utama agar layanan dapat kembali berjalan dan memenuhi standar yang ditetapkan. (Adv)