TEKAPEKALTIM — Menteri Israel Benny Gantz menuntut pada Minggu, 26 November 2023, agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghapus semua biaya politik dari anggaran perang yang diusulkan.
Hal tersebut memperluas keretakan yang berpotensi berbahaya dengan partai nasionalis agama di pemerintahan Israel.
Dikutip dari Yahoo Finance, ditulis Senin (27/11), Benny Gantz yang muncul sebagai saingan politik utama Benjamin Netanyahu meninggalkan oposisi untuk bergabung dengannya dalam kabinet perang forum kecil tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan yang memicu perang di Gaza.
Bahkan sebagai anggota kabinet, Gantz tidak ragu-ragu untuk menyerang Netanyahu, terutama ketika perdana menteri tersebut mengecam kepala intelijennya atas serangan Hamas.
Namun, masalah anggaran ini dapat berdampaknya nyata dan berpotensi mengakhiri perjanjian darurat yang menyatukan Gantz yang berhaluan tengah dengan mitra sayap kanan Netanyahu termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Berdasarkan perjanjian koalisi yang disepakati Benjamin Netanyahu dengan Smotrich dan pemimpin partai keagamaan lainnya setelah pemilu tahun lalu, miliaran dolar Amerika Serikat akan disisihkan untuk partai-partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan.
Dalam surat Gantz yang tegas kepada Netanyahu yang dipublikasikan oleh kantornya merujuk pada pertemuan kabinet yang lebih luas yang dijadwalkan pada Senin yang akan membahas usulan perubahan anggaran.
Gantz mengulangi penolakannya terhadap dimasukkannya “dana koalisi” dalam anggaran yang diusulkan dan mengatakan tidak boleh ada dana tambahan untuk tujuan selain upaya perang atau mendukung pertumbuhan ekonomi.
Jika pertemuan tersebut dilaksanakan dan anggaran tetap sepert semula, Gantz mengatakan, fraksinya akan memilih menentang usulan anggaran dan mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Netanyahu akan membawa anggaran tersebut ke pemungutan suara pada Senin, 27 November 2023 dan mencoba meremehkan kritik Gantz. Ia menuturkan, argument politiknya adalah sekitar satu persen dari total anggaran. “Sebagian besar dana koalisi telah dipotong, dan dana yang tersisa bersifat apolitis,” ujar dia.
Bank of Israel juga kritik usulan amandemen anggaran tersebut tidak cukup. Pemerintah perlu menunjukkan lebih banyak tanggung jawab fiskal dalam menangani dampak ekonomi dari perang tersebut. (*)
Komentar