DPRD Minta Aktivitas PAUD Tak Terganggu Proyek Polder Tanjung Laut

BONTANG – DPRD Bontang meminta aktivitas pembangunan Polder Tanjung Laut tidak mengganggu kegiatan belajar anak-anak di sekitar proyek. Hal itu menjadi perhatian saat Ketua DPRD Bontang bersama Komisi C meninjau lokasi pembangunan, Senin (10/8/2026).

Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan PAUD di sekitar akses Jalan Selat Karimata. Aktivitas kendaraan dan pekerjaan proyek dinilai berpotensi menimbulkan debu yang mengganggu lingkungan sekitar, terutama saat kondisi jalan kering.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta kontraktor lebih memperhatikan kondisi lingkungan selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, pengendalian dampak proyek perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika ada keluhan dari masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan pembangunan justru membuat anak-anak yang sedang belajar harus berhadapan dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Pengendalian debu harus menjadi bagian dari aktivitas pekerjaan setiap hari,” ujar Andi Faizal.

Ia menyebut penyiraman jalan menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk menekan debu dari mobilitas kendaraan proyek. Persoalan tersebut juga telah disampaikan DPRD kepada kontraktor pelaksana.

“Sudah kami sampaikan langsung kepada pelaksana dan mereka menyatakan siap melakukan penyiraman secara berkala di jalur yang terdampak,” ungkapnya.

DPRD menilai keberadaan fasilitas pendidikan di sekitar lokasi harus menjadi perhatian khusus selama proyek berlangsung. Aktivitas pembangunan tidak boleh mengurangi kenyamanan masyarakat maupun mengganggu proses belajar mengajar.

Andi Faizal juga meminta kontraktor memastikan pekerjaan tetap berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan warga sekitar. Menurutnya, keberadaan proyek infrastruktur berskala besar harus memberikan manfaat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan.

Polder Tanjung Laut sendiri dibangun sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Bontang. Proyek tersebut memiliki kapasitas tampungan sekitar 38 ribu meter kubik dan dikerjakan PT Bumi Lansirang dengan pagu anggaran Rp38,5 miliar.

DPRD berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan menghasilkan infrastruktur yang berfungsi optimal dalam mengurangi risiko genangan di kawasan Tanjung Laut dan sekitarnya.

“Karena keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana proses pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pekerjaan,” tutupnya.(Adv)