TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang memastikan tidak akan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kebijakan pembatasan belanja pegawai yang diterapkan pemerintah pusat.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus memacu upaya penurunan angka pengangguran dengan menargetkan capaian ambisius berupa zero pengangguran dalam beberapa tahun ke depan.(dok:tekape)
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, memaparkan kondisi akses jalan menuju kawasan Bontang Kuala yang terdampak banjir rob saat pertemuan dengan Kementerian PU. (Dok: Prokompim Bontang)
Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat strategi penurunan angka pengangguran dengan menyesuaikan program pelatihan tenaga kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan industri.(dok:tekape)
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mendorong seluruh perusahaan di Kota Bontang untuk menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja dalam satu tahun ke depan kepada pemerintah daerah.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang menghadirkan inovasi digital di sektor ketenagakerjaan melalui peluncuran aplikasi Teman Naker yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari lowongan pekerjaan.(dok:tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meminta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) memaksimalkan penggunaan kamera pengawas (CCTV) di kawasan wisata Pulau Beras Basah.(dok:tekape)
Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Bontang mendapat sorotan setelah belum seluruh penerima manfaat menerima bantuan. (dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang membawa kabar positif setelah kunjungan kerja ke Jakarta pada Selasa 31 Maret 2026. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, berhasil mengupayakan tambahan 2.000 sambungan rumah (SR) jaringan gas (jargas) bagi masyarakat.(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang mulai mengkaji sejumlah langkah penyesuaian fiskal menyusul prediksi turunnya pendapatan daerah pada 2027. (dok:tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan program sosial bagi masyarakat tetap berjalan meskipun terjadi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara signifikan.(dok: tekape)
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing isu terkait keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang belakangan beredar.(dok: tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadikan persoalan banjir di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, sebagai salah satu prioritas penanganan. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, termasuk dukungan anggaran dari APBD.(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik sepanjang 2025 dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).(dok: tekape)
Kondisi perekonomian Kota Bontang pada 2025 menunjukkan perbaikan setelah sempat melemah di tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 3,21 persen, menandakan adanya pemulihan yang mulai berjalan.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus mengintensifkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengombinasikan sumber pendanaan dari daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.(dok:tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperluas jaringan gas rumah tangga (jargas) dengan mengajukan penambahan sambungan baru kepada pemerintah pusat.(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang terus mengintensifkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengombinasikan sumber pendanaan dari(dok:tekape)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan bersama BPJS Ketenagakerjaan.(dok: tekape)
Sudah ditampilkan semua