TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Pemkot Bontang Evaluasi Program MBG Usai Dugaan Keracunan Siswa

Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Evaluasi Program MBG yang berlangsung di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (11/8/2026) pagi.

Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul adanya dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di beberapa sekolah.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan dan Evaluasi Program MBG yang berlangsung di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (11/8/2026) pagi.

Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris bersama Pj. Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dasuki, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdu Safa Muha, serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati.

Sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG juga hadir dalam rakor tersebut. Di antaranya para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, hingga kepala sekolah dari berbagai satuan pendidikan di Kota Bontang.

Pertemuan itu difokuskan untuk mengevaluasi mekanisme penyediaan makanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Agus Haris mengatakan, keselamatan peserta didik menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, insiden yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki seluruh tahapan penyelenggaraan makanan bagi siswa.

“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama. Kejadian keracunan di beberapa sekolah menjadi catatan evaluasi yang sangat besar bagi kita semua. Hari ini kita duduk bersama untuk membongkar dan membenahi seluruh alur, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan di dapur, hingga distribusi di sekolah,” tegas Agus Haris.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG, termasuk SPPG dan penyedia makanan, agar menjalankan prosedur keamanan pangan secara ketat.

Pemkot Bontang menilai pengawasan tidak hanya diperlukan pada saat makanan didistribusikan ke sekolah, tetapi harus dilakukan sejak proses pemilihan bahan, pengolahan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan MBG dapat berjalan lebih aman dan terkontrol sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di lingkungan sekolah.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini