Ketua Komisi C DPRD Bontang Usul Warga Sekitar Ikut Terlibat dalam Penyusunan Andalalin

BONTANG – Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan diusulkan ikut dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Usulan itu mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sebagai upaya memberi ruang partisipasi bagi masyarakat yang akan merasakan langsung dampak perubahan arus lalu lintas.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikri menyampaikan, pelibatan warga penting karena tidak sedikit pembangunan yang telah mengantongi persetujuan Andalalin, tetapi belakangan memunculkan keluhan dari masyarakat sekitar akibat meningkatnya kepadatan kendaraan maupun perubahan akses lalu lintas.

“Misalnya mal sudah dibangun, Andalalinnya pasti sudah selesai. Tetapi dalam perjalanannya masyarakat merasa terganggu dengan dampak arus lalu lintasnya. Apakah perlu kita masukkan di dalam Raperda ini agar pengembang juga mendapatkan partisipasi dari masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Alfin menilai, partisipasi tersebut dapat difasilitasi melalui ketua RT, lurah, maupun warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan masukan sebelum dokumen Andalalin disahkan.

“Yang merasakan langsung dampaknya adalah tetangga kanan dan kiri lokasi pembangunan. Kenapa kita tidak libatkan mereka langsung juga dalam proses pemenuhan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas ini, sehingga mereka juga merasa berpartisipasi dalam pembangunan kawasan tersebut,” pungkas Alfin.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang, Taupan Kurnia menjelaskan, bahwa pelibatan unsur kewilayahan sebenarnya telah diakomodasi untuk pembangunan yang menimbulkan bangkitan lalu lintas berskala tinggi.

“Dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, persetujuan diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai. Tim evaluasi ini juga melibatkan kelurahan, kecamatan, serta instansi terkait,” jelas perwakilan Dishub.(Adv)