Anggaran Daerah Tertekan, Joni Alla Padang Minta APBD Bontang Fokus Kebutuhan Dasar

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang (JAP) meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran di tengah tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut Joni, menyempitnya ruang fiskal akibat berkurangnya penerimaan daerah, termasuk tekanan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer ke daerah, harus diantisipasi dengan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Ketika penerimaan daerah berkurang, termasuk tekanan terhadap Dana Bagi Hasil dan transfer ke daerah, maka ruang fiskal semakin menyempit,” kata Joni dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bontang itu mengatakan, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, kata dia, dapat tertunda. Sementara sejumlah program pemerintah harus kembali disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Karena itu, Joni meminta pemerintah menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam pengelolaan APBD.

“Kita harus mengawal agar anggaran yang terbatas benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan jajaran kader PDI Perjuangan agar tetap berada di tengah masyarakat ketika kondisi ekonomi dan keuangan daerah menghadapi tekanan.

“Jangan hanya hadir ketika keadaan mudah. Justru ketika keadaan sulit, kader harus hadir di tengah rakyat,” pungkasnya. (Adv)