TEKAPE KALTIM

Jendela Informasi Kita

Advertorial

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang mulai mematangkan rencana pembukaan jalur pelayaran baru yang menghubungkan Bontang dengan Mamuju, Sulawesi Barat. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat koordinasi bersama PT ASDP Cabang Balikpapan pada Senin, 13 April 2026.
Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) bersama Tim Penggerak PKK menggelar kegiatan self healing yang menyasar perempuan dan kader PKK. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Auditorium 3 Dimensi, Rabu 7 April 2026.
Pemerintah Kota Bontang memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian mess atau asrama di Jakarta akibat keterbatasan anggaran daerah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian belanja di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi.(dok:tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.(dok:tekape)
Program pembiayaan usaha tanpa bunga yang digagas Pemerintah Kota Bontang masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM. Dari total anggaran Rp12 miliar yang dialokasikan, realisasi penyaluran kredit masih tergolong rendah.(dok:tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok:tekape)
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.(dok:tekape)
Salahsatu CCTV yang berlokasi di Simpang 3 RS. Amalia Jalan R. Soeprapto Kelurahan Bontang Baru.
Rapat Koordinasi Diskominfo Bontang Bersama Forkompinda peningkatan layanan call center 112 Bontang Siaga.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris. (dok: tekape)
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Bontang untuk penyusunan APBD 2027 menghasilkan kebijakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. (dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai hingga 4,63 persen pada 2027. Target ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang digelar pada Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah Kota Bontang mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).(dok:tekape)
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditopang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(dok: tekape)
Pemerintah Kota Bontang memastikan tidak akan merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kebijakan pembatasan belanja pegawai yang diterapkan pemerintah pusat.(dok:tekape)
Sudah ditampilkan semua