Komisi C DPRD Minta OPD Kirim Perwakilan yang Kuasai Materi dalam Pembahasan Raperda LLAJ

BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif menunjuk pejabat yang menghadiri pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Permintaan itu mencuat saat pembahasan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setelah perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum dapat memberikan penjelasan terkait auditor independen jalan.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menegaskan pembahasan Raperda harus menjadi forum untuk mengkaji substansi regulasi secara mendalam. Karena itu, setiap OPD diharapkan mengutus pejabat yang memahami materi sehingga setiap persoalan yang muncul dapat dijelaskan secara komprehensif.

Menurut Alfin, kualitas sebuah peraturan daerah sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya. Ia tidak ingin pembahasan terhambat hanya karena keterbatasan informasi dari perwakilan OPD.

“Target kami adalah menghasilkan perda yang benar-benar berkualitas. Karena itu, OPD perlu memastikan pejabat yang hadir memahami isi dan substansi Raperda yang sedang dibahas,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling. Ia menilai kehadiran perwakilan OPD seharusnya memberikan kontribusi nyata dalam pembahasan, bukan sekadar memenuhi undangan rapat.

Menurutnya, sebelum menghadiri rapat, pejabat yang ditugaskan perlu berkoordinasi secara internal agar mampu menjawab berbagai pertanyaan sesuai kewenangan instansinya.

“Kalau yang hadir sudah memahami materi dan berkoordinasi dengan baik, proses pembahasan tentu akan lebih efektif dan setiap pertanyaan bisa dijawab sesuai bidangnya,” kata Sem.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penugasan pejabat yang mengikuti pembahasan Raperda. Ia menyebut masukan dari DPRD menjadi perhatian agar ke depan perwakilan yang hadir benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembahasan.

“Masukan dari DPRD kami terima sebagai bahan evaluasi. Penugasan ke depan akan kami bahas kembali agar lebih menyesuaikan dengan materi yang sedang dibahas,” ujarnya saat dikonfirmasi.(Adv)