Pembangunan Tak Boleh Elitis, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Desak Pemerataan Infrastruktur di Samarinda

TEKAPEKALTIM, –Ketimpangan pembangunan infrastruktur di Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi tak boleh hanya tercermin dari pusat kota yang terang dan tertata, sementara kawasan pinggiran masih berkutat dengan gelapnya jalan dan buruknya fasilitas dasar.

Menurutnya, konsep pembangunan inklusif harus menjadi pegangan utama pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan. Sugiyono menyatakan, pemerataan bukan sekadar jargon politik, tetapi harus menjadi prinsip kerja nyata yang menembus hingga ke wilayah-wilayah padat penduduk dan kawasan yang selama ini terpinggirkan.

“Pembangunan tidak boleh elitis. Semua warga berhak merasakan dampaknya, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).

Ia menyoroti masalah minimnya penerangan jalan umum (PJU) di beberapa ruas vital di Samarinda, seperti Jalan DI Panjantan dan Jalan Pangeran Antasari. Kondisi ini, menurutnya, bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi pada malam hari.

Sugiyono menilai bahwa kebutuhan dasar seperti penerangan, drainase, dan perbaikan jalan sering kali terabaikan dalam skema pembangunan jangka pendek yang lebih fokus pada proyek-proyek besar. Padahal, katanya, dampak dari infrastruktur dasar justru paling cepat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga legislatif agar distribusi pembangunan lebih merata. Baginya, kota yang ideal bukan hanya indah dilihat, tetapi juga adil dirasakan oleh seluruh warganya.

“Kalau kita ingin Samarinda tumbuh sebagai kota modern, maka keadilan dalam pembangunan harus menjadi pondasinya. Tidak boleh ada wilayah yang merasa tertinggal hanya karena jauh dari pusat pemerintahan,” tegasnya.

Sugiyono berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Samarinda, khususnya terkait infrastruktur dasar, agar masuk dalam agenda prioritas pemerintah provinsi.

Ia juga berharap kolaborasi lintas fraksi di DPRD bisa memperkuat suara rakyat dalam mendorong perubahan yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

“Jalan yang terang, lingkungan yang aman, dan akses yang layak—itu hak semua warga. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya,” pungkasnya. (Raf/Adv Dprd Kaltim)